Beranikan Lapor Jika Ada Pungli Dalam Program PKH

Himbauan Menteri Sosial Idrus Marham pada keluarga Penerima Manfaat ( KPM )  Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB untuk berani melaporkan apabila menjumpai ada yang melakukan punggutan liar

“Kalau ada yang masih minta uang laporkan. Pesan Presiden Joko Widodo, kalau ada orang yang mengkhianati hak-hak rakyat harus ditindak tegas,” kata Mensos .

Beliau juga meminta pada aparat penegak hukum untuk segera memproses apabila ada warga miskin penerima bantuan sosial yang melapor telah menjadi korban pungutan liar. Idrus menyebutkan di hadapan sekitar 500-an ibu rumah tangga keluarga penerima manfaat PKH, bahwa pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 per tahun. Namun dicairkan dalam beberapa tahap melalui rekening bank milik pemerintah yang ditunjuk.

Pemerintah juga memberikan Bansos Rastra sebanyak 10 kilogram secara gratis untuk setiap kepala keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun terkait dengan kualitas beras, Idrus meminta suapaya keluarga penerima manfaat untuk berani melapor jika menerima beras tidak layak konsumsi.

“Jangan demo Mensos, demo Bulog saja kalau beras yang diterima tidak layak. Dan satu hal lagi, jangan mau terima kalau berasnya kurang dari 10 kilogram,” kata Idrus.

Data dari Kementerian Sosial, telah mencatat  jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH pada tahun 2018 sebanyak 325.320 orang, yang terdiri atas PKH Reguler 321.727 keluarga, PKH lanjut usia 1.608 orang, dan PKH Disabilitas 1.985 orang. Total nilai Bansos PKH mencapai Rp 615,25 miliar. Sementara itu, untuk jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial rastra / bantuan pangan nontunai sebanyak 473.049 orang, dengan nilai mencapai Rp 624,424 miliar.

Perlu diketahui Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.